justice collaborator pdf. 32-49 Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Narkotika | 36 mengatur hak-hak Justice Collaborator yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut, yaitu: 1) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban(Justice Collaborator) dalam tindak pidana korupsi. justice collaborator pdf

Skripsi Full. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J,. Bharada Richard Eliezer didakwa melanggar Pasal 340 KUHP, subsider Pasal 338 KUHP, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, termasuk. (Antara/Muhammad Adimaja/aww) Bagikan: JAKARTA – Justice collaborator adalah pelaku kejahatan yang bekerjasama dengan pihak penegak hukum untuk memberikan bukti dan keterangan. Adapun syarat penetapan untuk menjadi seorang Justice Collaborator yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah tindak. 158 Yogyakarta ruslimuhammad@uii. mengenai justice collaborator tindak pidana korupsi di Indonesia c. JUSTICE COLLABORATOR. Ini misalnya terjadi dalam. Justice Collaborator is a suspect, defendant or convict who can work together with law enforcement to uncover a particular crime. Pengaturan Saksi Pelaku (Justice Collabolator) dalam Tindak Pidana Korupsi di dalam. Terdapat pun kriteria untuk menetapkan seseorang sebagai Justice Collaborator yaitu bukan merupakan “pelaku utama” dan bersedia untuk bersedia untuk berdikap kooperatif untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana korupsi. 4 Tahun 2011 masih kurang memberikan aspek perlindungan terhadap justice collaborator. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. (Universitas Udayana), Dr. Sus/2022/PN. “Dirahasikan identitasnya. | Find, read and cite all the research. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana peran pelaku tindak pidana narkotika sebagai justice collaborator di Jawa Tengah, (2) Bagaimana dasar. Konsep Pembaharuan Hukum Pidana (Criminal Law Reform)a. Justice Collaborator in revealing an exceptional crimes such as corruption. This thesis discusses the position of the justice collaborator in the criminal justice system in Indonesia. Definisi justice collaborator tercantum pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yakni saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator). Justice collaborator tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian tersebut. . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana penerapannya di kejaksaan negeri. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri. Perannya sangat penting dalam pengungkapan tindak pidana yang. Pelaku tindak pidana tidak begitu saja menjadi justice collaborator (JC). Latar Belakang Masalah Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum yang bersifat memaksa bagi setiap masyarakat Indonesia untuk mematuhi semua kebijakan dan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. PDF. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Diskriminasi dimaksud adalah adanya perlakuan istimewa kepada justice collaborator yang menyimpang dari prinsip equality before the la. PLG. Justice Collaborator adalah pelaku yang bekerjasama yaitu orang baik dalam status saksi,pelapor, atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum misalnya dalam bentuk pemberian. peringanan Justice Collaborator di negara lain sebagai bahan perbandingan dan pembelajaran bagi Indonesia. On the basis of the. berkat perannya sebagai justice collaborator yang mengungkapkan informasi penting, remisi yang diperolehnya direspon Kemenkumham sesuai dalam ketentuan dalam PP No. Justice Colacorator adalah suatu kewenangan dari penyidik dan jaksa. 7Efisiensi waktu. ABSTRAKMuhammad Rizqi Andia Listiyono, E0019294. Pemberitaan tentang Justice Collaborator menjadi suatu kegembiraan tersendiri bagi upaya penegakan hukum, secara khusus bagi pemberantasan korupsi. Norma tentang whistleblower dan justice collaborator sudah diatur dalam peraturan bersama, SEMA dan UU No. Selain itu, keberadaan Justice Collaborator juga didukung dengan Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK tentang perlindungan bagi pelapor. 2. Majelis hakim menilai, keterangan Richard Eliezer membuat terangnya peristiwa pembunuhan Brigadir J. Mahasiswa: 14410666Justice Collaborator Tak Sama dengan Whistleblower, Kenali Bedanya. Sehingga penulis ingin melakukan. Hal ini dikarenakan begitu Istilah justice collaborator merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk juga pelaku dimana pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, justice collaborator disebutkan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu, bukan pelaku utama kejahatan, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, serta memberikan keterangannya sebagai saksi dalam proses peradilan. whistleblower dan justice collaborator melapor, lembaga yang menangani pelaporan dan perlindungan whistleblower dan justice collaborator tumpang tindih, pengaturan tentang perlindungan hukum whistleblower dan justice collaborator belum komprehensif dan terdapat ambiguitas pemberian penghargaan bagi whistleblower dan justice collaborator. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS ABDUL KHOIR) Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun. Corruption as a white collar. ABSTRACT Protection of the law for justice collaborator is very important in the investigation of corruption. E. , M. Starting widespread discussed when bribery check cases of voters the election of Senior Deputy Governor of Bank Indonesia revealed on the surface. Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator. Wamenkum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, untuk menjadi seorang justice collaborator setidaknya ada empat kriteria. bagaimana derajat kesaksian seorang justice collaborator dan hakim dalam melihat atau. Justice collaborator merupakan bagian dari saksi pelaku yang diawali dengan status tersangka,terdakwa dan bahkan sampai terpidana. Dalam penelitian ini membahas mengenai penerapan kepastian hukum terhadap Justice Collaborator yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan. This ability is based on emergency needs. TEKS. Full Text: PDF DOI: 10. Kebijakan dalam aturan tersebut menimbulkan terjadinya kontradiktif pada konsepsi pemasyarakatan. justice yang cocok diterapkan dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan bilamana para pihak sepakat menyelesaikan dengan perdamaian. (justice collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Posko SAR. Istilah whistle blower dan justice collaborator menjadi popular tatkala upaya pemberantasan korupsi membutuhkan terobosan hukum dalam pengungkapan dan penuntasannya manakala kasus-kasus tersebut merupakan serious crime dan scandal crime. Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan dan Perlindungan Saksi Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia 2). Dalam perkembangannya, konsep whistle blower menjadi piranti tata kelola pemerintahan yang disebut whistle blowing system (WBS). This research is a normative law were analyzed using qualitative analysis. This article. Keywords: Criminal Act of Corruption; Justice Collaborator; Ratio Decidendi; Bribery Volume 10 Issue 3, 2022 E-ISSN: 2355-0406 Muhammad Rizqi Andia1, Ismawati. Pengaturan tentang Justice Collaborator diatur dalam UU No. Penelitian. bukanlah pelaku utama dalam suatu tindak pidana dan jaksa penuntut umum telah mengakui. Sehingga masih terdapat banyak kekurangan dan kekosongan hukum yang mengatur mengenai Justice Collaborator. 160+ million publication pages. Muhamad Iqbal Lubis , Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Hukum Pidana di Indonesia , Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan , 2019. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Justice Collaborator, Korupsi. | Find, read and cite all the research you. TEMPO. perpetrator collaboration (Justice Collaborator) in certain criminal acts. This research was conducted with the aim of: 1) To. TELAAH PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP DITOLAKNYA PENGAJUAN JUSTICE COLLABORATOR. co. Even though the decision does not yet have permanent legal force, ICJR hoped that Eliezer would keep receiving special treatment as a justice collaborator. Justice collaborator apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 UU No. Sebelumnya, publik sempat geram menyaksikan aksi drama “kejar-kejaran” antara mantan Ketua DPR itu dengan KPK. PDF | Abstrak Abstrak Tulisan ini mengkaji lebih detail model ideal perlindungan hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam upaya. 000,00. Justice Collaborator adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Download full-text PDF Read full-text. Regarding how the protection should be given, it has justice collaborator secara implisit tercantum dalam KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 1 Lilik Mulyadi, “Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime”, PT Syarat Mengajukan Permohonan Sebagai Justice Collaborator. 13 Tahun 2006 menutup peluang bagi Pelapor sebagai whistleblower, yang memiliki itikad baik, untuk dituntut baik secara pidana. “Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi”. Peran Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Human Trafficking Pembuktian adalah salah satu tahapan dalam suatu proses hukum di Pengadilan. Law enforcement was often encounter a deadlock to break cases that involve a Whistleblower or Justice Collaborator because there is no adequate legal tools to facilitate the legal guarantees will be obtained, so that the formulation of the problem. 32-49 Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Narkotika | 36 mengatur hak-hak Justice Collaborator yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut, yaitu: 1) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban(Justice Collaborator) dalam tindak pidana korupsi. Kebijakan dalam aturan tersebut menimbulkan terjadinya kontradiktif pada konsepsi pemasyarakatan. Namun, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. Si. Namun, hingga saat ini perlindungan yang diberikan kepada Justice Collaborator masih belum tegas dirumuskan dalam satu peraturan perundang – undangan. Terkait Justice Collaborator Dalam Perkara E-Ktp Irman Dan Sugiharto (lima belas) tahun penjara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp500. Item Type: Thesis (Skripsi) Additional Information:Terdakwa Richard Eliezer divonis hukuman 1 tahun 6 bulan. Istilah hukum ini sering disinggung dalam kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat. | Find, read and cite all the research you. 4,, No. H) Program Studi Ilmu Hukum Oleh : FERNANDO. Kata Kunci : Justice collaborator, Perlindungan saksi ABSTRACT In writing this paper the author discusses about setting the Cooperating Witness Actors (Justice Collaborator) In the United States, Germany and the Netherlands. This research is a normative law were analyzed using qualitative analysis. 2003 . Kendati demikian, penegak hukum tidak serta merta menetapkan pelaku sebagai justice collaborator. com, S. WBS merupakan suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk Syarat untuk menjadi justice collaborator juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, 9 (A) dan (B). id - Richard Eliezer alias Bharada E berperan sebagai justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang melibatkan. | Find, read and cite all the research you. PROBLEMATIKA PEMBERIAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum [– – DAFTAR PUSTAKA Buku Agung, D. ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan Justice Collaborator di Indonesia. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang. meneliti dan mengangkat judul “Peranan Justice Collaborator dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”. II. | Find, read and cite all the research. Di Indonesia, ketentuan mengenai tindakan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice terdapat dalam pasal 221 KUHP. Justice collaborator membantu para penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan terorganisir. H. KUHP dan KUHAP juga tidak mengatur posisi justice collaborator secara tuntas. | Find, read and cite all the research you. Mengutip laman Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LK2 FHUI, justice collaborator adalah sebutan untuk pelaku kejahatan yang bekerja sama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Windhu Tunggal Utama. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Justice Collaborator, Korupsi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan Justice Collaborator dalam peradilan pidana Indonesia dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 90/Pid. B. Latar Belakang . alam KUHAP pasal 1 ayat 26 saksi . BEKERJASAMA(JUSTICE COLLABORATOR) ATAS KESAKSIANNYA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Jawa Timur) Disusun dan diajukan Oleh: Briliant Novan Aldriantoro Nim: 08400239 Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Ujian Penulisan Hukumcollaborator. Syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat memperoleh status Justice Collaborator terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindakpidana. The definition of justice collaborator according to the Supreme Court Circular Number 4 of 2011 is someone who is one of the perpetrators of a crime, recognizes the crime he committed, is not the main perpetrator in the crime, and provides information as a witness in a very significant court process Dengan kata lain, LPSK dituntut untuk memenuhi sejumlah hak asasi manusia yang dimiliki seorang Westleblower atau Justice Collaborator, antara lain hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan, kesaksian, yang akan, sedang dan telah diberikannya, hak u. "Bahkan permohonan perlindungan sebagai saksi pelaku dalam tindak pidana korupsi kepada LPSK cenderung. Perlindungan hukum Justice Collaborator dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berbentuk perlindungan. 1, Maret 2021 Isti Latifah Astri, et. Constraints in the implementation of legal protection. Dalam menjalankan perannya, saksi pelaku akan mendapat perlindungan yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam menyikapi tentang perkara Korupsi negara-negara didunia telah menyikapinya dengan berbagai aturan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut, juga mengenai aturan mengenai Westleblower dan Justice Collaborator telah mereka masukkan dalam Undang-Undang negara mereka. Jkt. 0. This article aims to analyze and explain the position of justice collaborator in criminal procedural law and the effectiveness of justice collaborator in proof, as an analysis instrument this research uses a case study of a narcotics-specific criminal decision in the Supreme Court where narcotics is an extraordinary crime committed in an organized. As a result of the errors of meaning so that the. co - Istilah ‘justice collaborator’(JC) kerap muncul ketika seseorang menjadi tersangka karena terlibat perkara seperti korupsi, narkotika,. Kesempatan yang diberikan kepada narapidana untuk memperoleh status . Pasal 221 ayat (1) KUHP mengancam dengan pidana, setiap orang yang menyembunyikan atau. Istilah whistle blower dan justice collaborator menjadi popular tatkala upaya pemberantasan korupsi membutuhkan terobosan hukum dalam pengungkapan dan penuntasannya manakala kasus-kasus tersebut merupakan serious crime dan scandal crime. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakukan bagi pelapor tindak pidana ( Whistle Blower) dan saksi pelaku yang bekerjasama ( Justice Collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu. . Diketahui. Pelaku (Justice Collaborator) dan/atau pelapor tindak pidana (Whistle Blower) tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atauDalam Putusan Nomor 151/ Pid. S selaku Pembimbing, Ketua Pengujipermohonan status justice collaborator, untuk mengetahui alasan adanya perbedaan penilaian dalam menetapkan status justice collaborator antara Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, serta untuk mengetahui implikasi yuridis atas penetapan status justice collaborator. Pemberitaan tentang Justice Collaborator menjadi suatu kegembiraan tersendiri bagi upaya penegakan hukum, secara khusus bagi pemberantasan korupsi. pdf Download. Basic consideration of the Public Prosecutor. Sus/2013) Oleh: RAHMAHWATI SILVIA RIANI D1A014270 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM. The criteria of corruptor in the financial management of regional government involve having a high position and dominant (influential) roles in making the crime happen, and may stop or continue the crime. 3. Pada perkembangannya istilah justice collaborator sering disamakan dengan saksi mahkota (crown witness), padahal meskipun ada kemiripannya, namun secara subtansi dan mekanismenya crown witness dan justice collaborator berbeda. CO, Jakarta - Bharada E mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam kasus kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. ” Silahkan akses dokumen di sini. Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Daya ikat status penetapan justice collaborator oleh penegak hukum lain Rumusan Dalam menjatuhkan pidana, Hakim tidak terikat pada penetapan status Terdakwa sebagai justice collaborator yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum lain yang bertentangan dengan ketentuan Angka 9 SEMA. 3 Kekuatan Pembuktian dari pidana yang dilihat, didengar dan Kesaksian Seorang Justice dialami oleh justice collaborator. Pengertian Saksi. PEMBAHASAN PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING A. Seperti diketahui, dalam kasus tersebut, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E yang menjadi salah satu terdakwa mengajukan permohonan status justice. D. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut: (I) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya. Sehingga masih terdapat banyak kekurangan dan kekosongan hukum yang mengatur mengenai Justice Collaborator. bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kedudukan justice collaborator. For example, corruption, terrorism, drugs, money laundering, or the Human Trafficking. Saat ini banyak Terdakwa tindak pidana korupsi mengajukan diri. Implementation of the application justice collaborator in two (2) cases namely Agus Condro Prayitno and Kosasih Abbas discussed for analysis of materials in this thesis. sebetulnya hanya boleh dilakukan pada fase pra-ajudikasi dan ajudikasi. tindak pidana narkotika ialah penyidik. Abstrak. Meski demikian, hingga kini KPK belum. Terutama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 10 Ayat (2), karena pasal ini tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang Justice Collaborator, dimana yang bersangkutan tetap akan dijatuhi hukuman pidana dan sama sekali tidak memberikan ketegasan untuk para saksi pelaku (Justice Collaborator) agar. 31/2014, in its implementation there are still weaknesses caused by different interpretations of existing regulations by law enforcement. pdf diakses tanggal 09 februari 2018 pukul 8:58 .